Mata Anggaran Rakyat: Peran Vital DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan sekadar lembaga legislatif; ia adalah representasi suara rakyat di tingkat daerah. Salah satu fungsi fundamentalnya yang paling krusial adalah pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kedudukan ini menjadikan DPRD sebagai "mata anggaran rakyat" yang memastikan setiap rupiah yang dikelola Pemerintah Daerah benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran vital sebagai penyeimbang (checks and balances) terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan anggaran dimulai sejak tahap perencanaan. Melalui pembahasan Rancangan APBD (RAPBD), DPRD memiliki hak untuk menelaah, mengoreksi, hingga menyetujui atau menolak usulan anggaran yang diajukan oleh Kepala Daerah. Proses ini menjamin bahwa prioritas pembangunan dan alokasi dana selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Setelah APBD ditetapkan, fungsi pengawasan DPRD berlanjut pada tahap implementasi. Anggota DPRD secara aktif memantau pelaksanaan program dan proyek, efisiensi penyerapan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi. Mereka memastikan tidak ada penyimpangan, pemborosan, atau indikasi korupsi dalam penggunaan dana publik. Di akhir tahun anggaran, DPRD mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPJ APBD) yang diajukan oleh Kepala Daerah, untuk menilai akuntabilitas penggunaan anggaran sepanjang tahun.
Peran pengawasan anggaran oleh DPRD adalah benteng pertahanan terhadap potensi penyalahgunaan keuangan daerah. Dengan pengawasan yang ketat, APBD dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan pada akhirnya, mensejahterakan rakyat. Kedudukan ini menegaskan bahwa DPRD bukan hanya pembuat regulasi, tetapi juga penjaga amanah keuangan rakyat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.