Tegakkan Keadilan: Arah Kebijakan Pemerintah Menindak Pelanggaran HAM Pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi dan…

Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Zona Publik
Kejaksaan: Gerbang Keadilan Publik dan Pilar Hukum Negara Dalam labirin penegakan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia…

Akibat RUU Cipta Kerja terhadap Tenaga Kerja serta Investasi
Omnibus Law: Janji Investasi, Tantangan Kesejahteraan Buruh Undang-Undang Cipta Kerja, atau yang dikenal luas sebagai…

Proteksi Hukum untuk Whistleblower di Zona Pemerintahan
Peluit Kebenaran Terlindungi: Tameng Hukum Whistleblower di Pemerintahan Whistleblower, individu yang berani mengungkap penyimpangan, korupsi,…

Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah tentang Hukuman Mati
Jejak Hukuman Mati: Analisis Yuridis di Pusaran Konstitusi dan Kemanusiaan Kebijakan hukuman mati di Indonesia…

Daya guna Pemberantasan Korupsi oleh KPK
KPK: Barometer Daya Guna Pemberantasan Korupsi Korupsi adalah penyakit akut yang menggerogoti sendi-sendi negara, merampas…

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang
Garda Konstitusi: Peran Vital Mahkamah Konstitusi dalam Uji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia hadir…

Demokrasi Digital: Kesempatan serta Tantangan dalam e-Voting
e-Voting: Merajut Masa Depan Demokrasi di Era Digital Demokrasi digital, khususnya melalui sistem pemungutan suara…

Pengaruh Opini Publik terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah
Suara Rakyat, Arah Kebijakan: Mengurai Pengaruh Opini Publik Opini publik bukan sekadar gumaman di sudut…

Kedudukan Komisi Pemilihan Universal (KPU) dalam Pemilu yang Bermutu
KPU: Penjaga Denyut Demokrasi Bermutu Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi, dan kualitasnya menentukan legitimasi…
No More Posts Available.
No more pages to load.