Hoaks: Racun Kebijakan Publik
Di era digital ini, informasi palsu yang sengaja disebarkan, atau hoaks, bukan hanya mengganggu ketenteraman sosial, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah. Hoaks bertindak seperti racun yang mengikis fondasi kepercayaan dan efektivitas tata kelola negara.
Salah satu dampak paling nyata adalah ketika pemerintah sering kali terpaksa merespons desakan publik yang didasari informasi keliru. Hal ini dapat mengalihkan fokus dari isu-isu krusial, membuang sumber daya untuk klarifikasi dan debunking, bahkan mendorong lahirnya kebijakan reaktif yang kurang matang dan tidak berbasis data akurat. Dalam krisis kesehatan, misalnya, hoaks tentang pengobatan palsu atau efek samping vaksin dapat menghambat program imunisasi dan menimbulkan kepanikan massal, memaksa pemerintah mengubah strategi yang telah direncanakan dengan matang.
Lebih jauh lagi, penyebaran hoaks secara berkelanjutan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat meragukan kebenaran informasi resmi, legitimasi setiap kebijakan—sekalipun didasari data dan riset akurat—menjadi dipertanyakan. Ini menciptakan polarisasi sosial dan mempersulit upaya konsolidasi dukungan untuk program-program pembangunan yang esensial. Pada akhirnya, hoaks dapat melumpuhkan kemampuan pemerintah untuk bertindak efektif demi kepentingan bersama.
Singkatnya, hoaks bukan sekadar gangguan digital; ia adalah racun yang mengancam stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk meningkatkan literasi digital, memverifikasi informasi, dan menindak penyebar hoaks. Hanya dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat berlandaskan fakta, bukan fiksi, demi kemajuan bangsa.