Kemensos: Pelopor Perlindungan Hak, Bukan Penindak Disabilitas
Istilah "penindakan" seringkali menimbulkan konotasi negatif, terutama jika dikaitkan dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Namun, dalam konteks Kedudukan Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, "penindakan" terhadap penyandang disabilitas sama sekali tidak berarti penghukuman atau tindakan represif. Sebaliknya, ini merujuk pada intervensi perlindungan dan pemenuhan hak yang bersifat humanis dan berbasis martabat.
Memahami Peran Kemensos
Kemensos adalah garda terdepan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Bagi penyandang disabilitas, peran "penindakan" oleh Kemensos diartikan sebagai:
- Intervensi Perlindungan: Mengambil tindakan cepat saat penyandang disabilitas ditemukan dalam situasi eksploitasi, penelantaran, kekerasan, atau diskriminasi. Ini bisa berupa penjangkauan (razia bukan dalam arti menghukum, melainkan menyelamatkan), evakuasi, hingga penempatan di rumah perlindungan atau sentra rehabilitasi sosial.
- Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Setelah intervensi, Kemensos menyediakan program rehabilitasi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tujuannya adalah memulihkan fungsi sosial dan membantu penyandang disabilitas kembali berdaya serta terintegrasi ke masyarakat.
- Pemberian Bantuan dan Dukungan: Termasuk penyaluran bantuan sosial, alat bantu, aksesibilitas, hingga pendampingan untuk peningkatan kemandirian ekonomi dan partisipasi sosial.
Landasan Hukum dan Pendekatan
Kedudukan Kemensos dalam konteks ini sangat kuat, didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini secara tegas mengedepankan hak-hak penyandang disabilitas dan mengamanatkan negara (melalui kementerian/lembaga terkait) untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, termasuk perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
Pendekatan Kemensos selalu berlandaskan pada prinsip penghormatan martabat manusia, nondiskriminasi, dan inklusivitas. Setiap "penindakan" adalah upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas terpenuhi, bukan untuk mengisolasi atau menghukum mereka. Kolaborasi dengan keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum (jika ada unsur pidana) menjadi kunci dalam setiap intervensi.
Singkatnya, Kemensos berdiri sebagai pelindung dan fasilitator bagi penyandang disabilitas, memastikan mereka mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, serta bebas dari segala bentuk penelantaran dan kekerasan. "Penindakan" adalah wujud nyata dari komitmen negara untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan ramah disabilitas.