Mencerdaskan Digital: Mandat Utama Penguasa di Era Baru
Di tengah gelombang revolusi digital yang tak terbendung, literasi digital bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan prasyarat fundamental bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, peran penguasa atau pemerintah menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai lokomotif utama yang mendorong peningkatan kecakapan digital publik secara merata dan inklusif.
Tugas pertama dan terpenting adalah penyediaan infrastruktur yang merata dan terjangkau. Akses internet yang stabil dan murah, serta ketersediaan perangkat dasar, adalah fondasi awal. Tanpa konektivitas, program literasi digital akan menjadi wacana kosong. Penguasa harus memastikan kesenjangan digital (digital divide) dapat diminimalisir, terutama di daerah terpencil dan kelompok rentan.
Selanjutnya, penguasa memiliki mandat untuk mengintegrasikan literasi digital ke dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. Ini mencakup penyusunan kurikulum yang mengajarkan tidak hanya cara menggunakan teknologi, tetapi juga berpikir kritis terhadap informasi daring, memahami etika digital, dan mengenali ancaman siber. Kampanye publik yang masif dan program pelatihan gratis untuk semua lapisan masyarakat – dari anak-anak hingga lansia – juga harus digalakkan. Konten edukasi harus relevan, mudah dipahami, dan disampaikan melalui berbagai platform.
Terakhir, penguasa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif. Ini berarti merumuskan regulasi yang melindungi privasi data, memerangi hoaks dan disinformasi, serta menindak kejahatan siber. Keamanan dan kepercayaan adalah pilar yang akan mendorong masyarakat untuk lebih berani dan nyaman menjelajahi dunia digital.
Singkatnya, mendorong literasi digital publik adalah investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, melainkan tentang membangun masyarakat yang cerdas, produktif, partisipatif, dan tahan banting di era digital. Mandat ini menuntut visi, komitmen, dan kolaborasi dari para penguasa untuk tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi memimpinnya demi kemajuan bangsanya.